DUA HARI KONFLIK MONI-DANI, 63 ORANG TERLUKA, 2 ORANG TEWAS

Sabtu, 15 Maret 2014

Suva, 14/3 (Jubi)—Konflik masyarakat Moni versus masyarakat Dani yang berlangsung selama 2 hari, 11 Maret hingga 12 Maret lalu di Timika, Papua telah melukai puluhan orang dan menewaskan 2 orang. Korban luka yang mencapai angka puluhan orang ini, satu diantaranya seorang wanita.

“11 Maret 2014 jumlah korban 4 orang. Perempuan 1 orang. Laki-laki 2 orang luka kena panah 1 org. Luka kena peluru cis (senapan angin-red) 1 org. Luka tembak peluru aparat 1 org dan luka karena kena benda tumpul 1 orang. Salah satu korban diatas adalah seorang polisi,” tutur Maria Florida Kotorok, kepala bagian Humas Rumah Sakit Mitra Masyarat Timika, 14/3 melalui surat elektroniknya

Hari berikutnya, 12 maret 2014, jumlah korban yang datang ke RSMM bertambah. “Jumlah korban 61 org. Jumlah korban perempuan 2 orang dan laki-laki 59 orang. Korban kena peluru 5 org, korban kena peluru cis 9 org dan sisanya semua korban kena panah,” tutur wanita asli Mimika ini.

Jumlah ini belum terhitung korban luka yang berobat ke RS Pemerintah Daerah. Dua korban dari lima korban peluru aparat keamanan itu telah meninggal dunia. Tiga lainnya, menurut Maria, masih menjalani pengobatan di rumah sakit.

Menurut wanita yang akrab dengan sapaan Mey ini, anehnya yang terjadi adalah konflik antar masyarakat tapi ada korban penembakan. “Kenapa ada korban peluru? Polisi harus membuka siapa pemilik peluru ini,” harapnya.

Sebab jika tidak diungkap, menurut Mey, ada upaya pembunuhan massal terhadap orang Papua sedang berlangsung atas nama perang suku. “Aparat bilang perang suku jadi selesaikan secara adat. Jadi tong baku bunuh didepan polisi. Pembiaran. Sampai bangsa papua habis, tinggal nama, mati sia-sia,” kata Maria.

Menurut Pater Neles Tebay, tokoh utama Jaringan Damai Papua, peristiwa kekerasan antar komunitas di Timika itu bukan hal baru. Ini hanya semacam pengulangan dari yang sudah-sudah tetapi aktor mungkin berbeda-beda. “Orang-orang yang terlibat mungkin juga sudah mengalami kekerasan antar komunitas ini dalam waktu yang lama,” ungkap Pater Neles kepada wartawan di STFT Fajar Timur, Jayapura, Kamis (13/3).

Karena sudah berlangsung lama, menurut Pater Neles, seharusnya pihak-pihak yang terkait konflik ini berpikir bagaimana menghentikan kekerasan yang sedang terjadi dan berpikir juga tentang bagaimana cara mencegah agar kekerasan seperti ini tidak terjadi di masa depan.

“Nah, korban sekarang ini bukan hanya dari pihak masyarakat tetapi juga dari pihak aparat keamanan. Mungkin nanti, warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan perang ini juga menjadi korban lagi,” kata Pater Neles lagi.

Pater Neles berharap PemdaMimika segera mengambil inisitif untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini suku-suku yang sedang bertikai untuk duduk dan berbicara lalu bersepakat untuk mengakhiri perang ini. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dengan adanya perang ini orang tidak akan pernah hidup aman dan nyaman. (Jubi/Mawel)

Continue Reading | komentar

AHRC LUNCURKAN LAPORAN KEJAHATAN GENOSIDA DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA (OPERASI MILITER 77-78)

Rabu, 12 Maret 2014

Helikopter Iroquois yang disebut-sebut disediakan oleh Australia dan terlibat dalam aksi pembunuhan masal di Pegunungan Tengah Papua, tahun 1977-1978 (http://www.museumofflight.org)

Jayapura, 23/10 (Jubi) – Asia Human Right Commission (AHRC) akan meluncurkan laporan berjudul Genosida yang terabaikan : Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Papua di Pegunungan Tengah, 1977 -1978.

Laporan yang merupakan hasil riset selama lebih dari tiga tahun ini akan diluncurkan besok (Kamis, 24 Oktober 2013). Laporan ini merinci pembunuhan massal dengan berondongan tembakan udara dan pemboman di sekitar Lembah Baliem pada tahun 1977. Laporan ini sendiri, sebelumnya sudah diperkenalkan dalam pertemuan konslutasi Papua di kantor Dewan Gereja Dunia di Geneva dan juga dalam satu side event di Room XXII, Sekretariat PBB, Palais des Nations, Geneva pada bulan September lalu.
Answer Styannes dari AHRC, kepada Jubi (23/10) mengatakan ribuan orang di Papua Barat mengingat kejadian yang telah diuraikan dalam laporan itu. Dalam satu insiden yang dikisahkan oleh para saksi mata, selain pemboman udara dan penembakan membabi buta yang melibatkan pesawat tempur Amerika, saksi korban menceritakan “kekejaman yang tak terkatakan” yang dilakukan tentara Indonesia dalam operasi di pegunungan tengah itu. Di antara kekejaman tersebut antara lain warga yang di sayat dengan pisau cukur, dipaksa makan kotoran tentara, dilemparkan ke dalam sumur, ditenggelamkan, dikubur, dibakar dan direbus hidup-hidup. Tak hanya itu, banyak perempuan yang diperkosa, payudara mereka dipotong  dan organ internal mereka ditarik keluar. Bahkan penis dari korban yang tewas dipotong dan dijejalkan ke dalam mulut mereka. Saksi mata lainnya juga menyebutkan banyak bayi dan anak-anak yang ditembak, dipenggal dan dibakar sampai mati.
Penelitian yang akan dirilis ini, lanjut Answer menjadi salah satu episode paling kejam dalam sejarah Papua Barat. Laporan ini juga mengklaim bahwa dua helikopter disediakan oleh pemerintah Australia dalam operasi militer di tahun 1970 dan terlibat dalam pengeboman yang terjadi di Pegunungan Tengah tahun 1977.
“Dua helikopter Iroquois dipasok oleh Australia berada di antara pesawat yang digunakan oleh komando militer daerah di Papua Barat dalam operasi di Pegunungan Tengah pada tahun 1977 dan 1978 yang menewaskan ribuan warga sipil.” kata Answer.
Laporan ini dikumpulkan dari wawancara saksi korban yang selamat dari operasi militer di 15 kelompok masyarakat yang terkena dampak dan informasi dari catatan sejarah, untuk mengkompilasi sebuah daftar dari nama-nama 4146 korban yang diidentifikasikan sebagai korban pembunuhan.
“Laporan ini konsisten dengan perkiraan korban yang tewas dalam operasi 1977-1978 yang berjumlah antara 5000 dan hingga puluhan ribu.” ujar Answer.
Direktur Kebijakan dan Program AHRC, Basil Fernando menyebutkan “pola kekerasan massal” yang terjadi ini merupakan kejahatan genosida, dimana korban tewas mencapai 5000 hingga puluhan ribu.
“Yang paling mengejutkan adalah bahwa selama bertahun-tahun hampir tidak pernah ada penyelidikan terkait kasus pembunuhan massal ini, dan isu-isu politik  tetap tidak terselesaikan,” lanjut Fernando.
AHRC, menurut Fernando menyerukan permintaan maaf, ganti rugi dan proses dialog dari pemerintah Indonesia sebagai “langkah penting” menuju keadilan dan mencapai rekonsiliasi.
Pemerintah Indonesia hingga hari ini tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal dan kejahatan terjadi dalam operasi militer di Pegunungan Tengah dan juga membantah pernah menggunakan napalm atau bom cluster di Papua. (Jubi/Victor Mambor)

Continue Reading | komentar

PENGREBEKAN MARKAS OPM ADA REKAYASA

Jumat, 28 Februari 2014

JAYAPURA –Penggerebekan terhadap anggota OPM di Kampung Sasawa, Kabupaten Kepulauan Yapen tangggal 1 Februari lalu hingga menangkap sebanyak 10 orang dan salah satu dari kelompok mereka tewas tertembak, diduga ada rekayasa.Hanya saja, rekayasa dalam aksi penggerebekan itu belum diketahui motifnya seperti apa dan apakah ada oknum dibalik layar, sehingga membuat situasi tidak kondusif.Adanya dugaan rekayasa ini diungkapkan anggota DPRP Ir. Wenand Watory kepada wartawan, kemarin di DPRP.
“Informasi yang saya dapat bahwa kejadian tidak signifikan, tapi ini juga perlu ditelusuri oleh pihak keamanan apakah ini betul prosesnya itu murni atau kah ada gerakan oleh rakyat atau memang ini sebuah rekayasa karena saya banyak dengar cerita saat turun di daerah itu lebih banyak rekayasa,” kata 
Menurutnya, rekayasa dalam penembakan yang terjadi di Kepulauan Yapen motifnya hingga saat ini belum diketahui dan secara pribadi, pihaknya tidak masuk akal karena gerakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut masuk ke Kota, apalagi daerah itu merupakan pulau yang sangat kecil. “Serui itu merupakan pulau kecil tidak mungkin orang melakukan gerakan lalu sampai di tengah Kota itu menurut saya tidak masuk akal atas peristiwa yang terjadi lalu,” tuturnya.

Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah dan juga kepada pihak keamanan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kepulauan Yapen agar jangan rakyat dikorbankan terus. “Jangan rekayasa membuat situasi tidak kondusif, sebab sekarang ini pelajar tidak sekolah padahal sudah dekat ujian, mulai dari SD maupun SMP,” katanya 
Hal seperti ini, menurut dia, masyarakat tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas, terutama bertani, sehingga ekonomi kerakyatan di daerah itu sangat  terganggu. “Ini harus diselesaikan oleh pihak keamanan dan harus jujur dengan kejadian ini. Jangan terus bermain-main di belakang layar lalu menciptakan suasana yang mengorbankan masyarakat dan tidak etis kalau saya menceriterakan semua ini,” katanya.
Dikatakan, kedatangan di wilayahnya yang merupakan wilayah pembangunan Dapil II sengaja datang untuk merekam situasi yang terjadi disana, dan masyarakat mengeluh karena mereka kebanyakan menyampaikan bahwa peristiwa itu merupakan rekayasa. Nah, siapa yang merekaya itu merupakan tugas kepolisian untuk mengungkap hal ini,” katanya.
Untuk dirinya mengklaim bahwa, pihaknya akan melakukan pengawasan di daerah itu tetapi yang lebih teknis adalah aparat kepolisian untuk mendeteksi siapa dibalik layar itu. “Siapapun dia harus ditegaskan supaya situasi tidak dipelihara karena hal ini bisa mengganggu pesta demokrasi,” ujarnya. (Loy/don/L03)

Source: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13390-penggerebekan-markas-opm-ada-rekayasa?

Continue Reading | komentar

Aksi Baku Tembak Berlanjut di Puncak Jaya: Warga Tak Bisa Ibadah, Pemerintah Tak Ada

Minggu, 26 Januari 2014

Kota Puncak Jaya. Foto: Dok MS

Tanah Papua > Politik, Hukum & Ham

Aksi Baku Tembak Berlanjut di Puncak Jaya: Warga Tak Bisa Ibadah, Pemerintah Tak Ada

Penulis : Admin MS | Minggu, 26 Januari 2014 22:55

Puncak Jaya, MAJALAH SELANGKAH -- Salah satu warga Puncak Jaya, Melky malam ini, Minggu, (26/01/14) Pukul 09. 20 WIT kepada majalahaselangkah.com melalui telepon selulernya mengabarkan, aksi tembak-menembak antarTentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka masih berlanjut.

"Kami tidak bisa ibadat hari Minggu karena takut. Pemerintah daerah dan DPRD juga tidak ada. Malam ini juga kami takut, tidak ada yang keluar malam," kata ketika dihubungi majalahselangkah.com.

"Saya juga takut jadi tidak keluar. Tentara juga jalan patrol jadi. Apalagi ada bakar-bakar rumah. Nanti kami yang jadi korban. Kenapa pemerintah dan DPRD diamkah. Mulia aktivitas tidak ada ini, masyarakat bisa mati kelaparan," katanya.

Diketahui,  Jumat, (24/01/14) lalu sempat terjadi kontak senjata antarTNI dan TPN/OPM di Pintu Angin, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.  Kontak senjata itu mengakibatkan dua orang tewas. Masing-masing dari pihak TNI atas nama Pratu Sugianto. Sementara, korban tewas dari pihak TPN/OPM bernama Endenak Telenggen.

Tapi, TNI mengklaim, korban tewas pihak TPN/OPM berjumlah 3 orang. Majalahselangkah.com belum mendapatkan konfirmasi dari TPN/OPM soal ini.

Seperti  diberitakan sebelumnya di media ini,  sumber majalahselangkah.com melaporkan, "Selama 4 hari TNI melakukan patroli di daerah Yambi. Tadi siang, aparat (TNI) baku ketemu TPN/OPM dan terjadi baku tempat. Kami dapat informasi, TPN/OPM kelompok Rambo menembak dua tentara. Satu meninggal dan satu anggota dibawa ke Jayapura jam 4 (pukul 16:00:red) dari Puncak Jaya".

Hingga mala mini, Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih  bekum memberikan keterangan resmi soal ini.

Dikuti komnas-tpnpb.net, Komandan Operasi TPN/OPM Wilayah Puncak Jaya, Lekagak Telenggen mengatakan, pihaknya menembak anggota TNI, karena sejumlah TNI itu masuk ke markasnya.

"Kalau TNI masuk ke area markas kami pasti siksa masyarakat bahkan bunuh itu yang kami lawan mereka," ujar Lekagak.

Ia meminta, TNI jangan masuk ke Yambi atau dekat markas TPNPB. Kalau masuk, kata dia, pihaknya tetap melawan. "Jangan siksa atau bunuh masyarakat kalau mau lawan, dengan kami TPNPB-OPM," tegas Lekagak kepada media itu.
(GE/MS)

Continue Reading | komentar

Anak Buah Goliath Tabuni

100 Anak Buah Goliath Tabuni Turun Gunung

WAMENA [PAPOS] – Sebanyak 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya telah turun dari gunung/ hutan untuk bergabung bersama masyarakat.

Bahkan 100 orang ini oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dididik menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Puncak Jaya Henok Ibo kepada wartawan, Rabu [18/12] kemarin sore di Hotel Baliem Pilamo – Kota Wamena.

Dari pengakuan anak buah Goliath, mengatakan bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun  - tahun. “Mereka sudah sangat – sangat bosan sekali mereka,”tambahnya.

Lanjut Henok Ibo, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini, bahkan bersama – sama dengan masyarakat Puncak Jaya mengikuti perayaan Natal bersama pada tanggal 11 Desember lalu dan sekaligus peringatan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil bupati Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini. 

“Sebenarnya kami sudah undang Goliath Tabuni juga sebagai pemimpin. Dari kelompok – kelompok itu ada sekitar 100 orang ikut natal,”ujarnya.

Menurutnya turunnya 100 anak buah Goliath Tabuni suatu kabar yang menggembirakan dan sudah mulai mengarah kepada arah yang lebih baik untuk stabilitas keamanan di kabupaten yang selama ini, sering mendapat gangguan keamanan dari Kelompok Sipil Bersenjata.

“Sekarang persoalan hanya Goliath Tabuni dan Okiman saja.  Pengikut mereka sekarang sudah masuk di kota. 100 orang yang masuk ke Mulia ini, mereka sekitar enam bulan lalu mereka turun dan kita tempatkan di Satpol PP. Jadi saya melihat keadaan sekarang sudah membaik. Walaupun ada persoalan tetapi hanya sedikit saja.

Saat ini kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu di lajuran Mulia – Illu.  Tetapi menurutnya, secara keseluruhan keadaan masyarakat tidak terganggu.

Dibohongi

Turunnya 100 anak buah Goliath ini dan masuk ke Kota Mulia, karena selama ini mereka merasa sudah dibohongi soal Papua Merdeka.

“Masyarakat ini kan merasa selama ini ada pembohongan soal Papua Merdeka. Makanya mereka berbalik semua ke NKRI,”ungkapnya.

Saat berada di Wamena kemarin. Kapolres Puncak Jaya Marselis telah menelpon dirinya sebagai pengikut bupati dan mengatakan pengikut Goliath Tabuni hanya tinggal 15 orang saja. “Pengikut lainnya tidak mau balik lagi dan ini kemajuan yang luar biasa,”akunya.

Sebenarnya Pemkab Puncak Jaya sudah mengundang secara khusus pimpinan OPM Goliat Tabuni saat Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang diselenggarakan pemerintah pada awal Oktober lalu.

“Saya membuat KKR dan mengundang Goliath. Tapi dia bilang Bapak Ibo undang saya maksudnya untuk apa. Saya katakan, Kamu dua (Goliath dan Okiman-red) harus pisahkan yang saya undang itu KKR untuk keselamatan. Kalau yang perjuangan Papua Merdeka itu sendiri. Jadi  dari situ yang saya lihat dia sepertinya sudah mulai melemah sekali. Masyarakat sekarang ini mereka sudah dipihak pemerintah sudah berbalik semua,”terangnya.

Bangun 100 Rumah OPM

Untuk itu rencananya tahun 2014, dengan menggunakan dana APBD, pemerintah akan membangun 100 rumah layak huni bagi para mantan OPM.

Dimana 50 unit rumah akan dibangun di Distrik Tingginambut. Sedangkan sisanya 50 akan dibangun di pinggir jalan.

“Dari Gubernur juga ada membantu khusus untuk mereka dan tujuan mereka membantu untuk dapat pelayanan yang baik,”ucapnya.

Sementara itu di Distrik Tingginambut sendiri pemerintah juga sudah membangun kantor distrik, sekolah yang rusak dan dibakar kelompok Goliath juga telah dibangun. Kemudian aliran listrik juga sudah mulai ada. “Termasuk perumahan juga sudah dibangun. Termasuk SD yang hancur juga sudah dibangun. Rencana pada bulan Januari listrik sudah menyala di Tingginambut dan kami akan berikan kepada mereka televise biar mereka sudah bisa menyaksikan siarannya,”jelasnya.[tho]

Continue Reading | komentar