Rabu, 12 Maret 2014
 |
| Helikopter Iroquois yang disebut-sebut disediakan oleh Australia dan terlibat dalam aksi pembunuhan masal di Pegunungan Tengah Papua, tahun 1977-1978 (http://www.museumofflight.org) |
Laporan yang merupakan hasil riset selama lebih dari tiga tahun ini akan diluncurkan besok (Kamis, 24 Oktober 2013). Laporan ini merinci pembunuhan massal dengan berondongan tembakan udara dan pemboman di sekitar Lembah Baliem pada tahun 1977. Laporan ini sendiri, sebelumnya sudah diperkenalkan dalam pertemuan konslutasi Papua di kantor Dewan Gereja Dunia di Geneva dan juga dalam satu side event di Room XXII, Sekretariat PBB, Palais des Nations, Geneva pada bulan September lalu.
Answer Styannes dari AHRC, kepada Jubi (23/10) mengatakan ribuan orang di Papua Barat mengingat kejadian yang telah diuraikan dalam laporan itu. Dalam satu insiden yang dikisahkan oleh para saksi mata, selain pemboman udara dan penembakan membabi buta yang melibatkan pesawat tempur Amerika, saksi korban menceritakan “kekejaman yang tak terkatakan” yang dilakukan tentara Indonesia dalam operasi di pegunungan tengah itu. Di antara kekejaman tersebut antara lain warga yang di sayat dengan pisau cukur, dipaksa makan kotoran tentara, dilemparkan ke dalam sumur, ditenggelamkan, dikubur, dibakar dan direbus hidup-hidup. Tak hanya itu, banyak perempuan yang diperkosa, payudara mereka dipotong dan organ internal mereka ditarik keluar. Bahkan penis dari korban yang tewas dipotong dan dijejalkan ke dalam mulut mereka. Saksi mata lainnya juga menyebutkan banyak bayi dan anak-anak yang ditembak, dipenggal dan dibakar sampai mati.
Penelitian yang akan dirilis ini, lanjut Answer menjadi salah satu episode paling kejam dalam sejarah Papua Barat. Laporan ini juga mengklaim bahwa dua helikopter disediakan oleh pemerintah Australia dalam operasi militer di tahun 1970 dan terlibat dalam pengeboman yang terjadi di Pegunungan Tengah tahun 1977.
“Dua helikopter Iroquois dipasok oleh Australia berada di antara pesawat yang digunakan oleh komando militer daerah di Papua Barat dalam operasi di Pegunungan Tengah pada tahun 1977 dan 1978 yang menewaskan ribuan warga sipil.” kata Answer.
Laporan ini dikumpulkan dari wawancara saksi korban yang selamat dari operasi militer di 15 kelompok masyarakat yang terkena dampak dan informasi dari catatan sejarah, untuk mengkompilasi sebuah daftar dari nama-nama 4146 korban yang diidentifikasikan sebagai korban pembunuhan.
“Laporan ini konsisten dengan perkiraan korban yang tewas dalam operasi 1977-1978 yang berjumlah antara 5000 dan hingga puluhan ribu.” ujar Answer.
Direktur Kebijakan dan Program AHRC, Basil Fernando menyebutkan “pola kekerasan massal” yang terjadi ini merupakan kejahatan genosida, dimana korban tewas mencapai 5000 hingga puluhan ribu.
“Yang paling mengejutkan adalah bahwa selama bertahun-tahun hampir tidak pernah ada penyelidikan terkait kasus pembunuhan massal ini, dan isu-isu politik tetap tidak terselesaikan,” lanjut Fernando.
AHRC, menurut Fernando menyerukan permintaan maaf, ganti rugi dan proses dialog dari pemerintah Indonesia sebagai “langkah penting” menuju keadilan dan mencapai rekonsiliasi.
Pemerintah Indonesia hingga hari ini tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal dan kejahatan terjadi dalam operasi militer di Pegunungan Tengah dan juga membantah pernah menggunakan napalm atau bom cluster di Papua. (Jubi/Victor Mambor)
.jpg)
