AHRC LUNCURKAN LAPORAN KEJAHATAN GENOSIDA DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA (OPERASI MILITER 77-78)

Rabu, 12 Maret 2014

Helikopter Iroquois yang disebut-sebut disediakan oleh Australia dan terlibat dalam aksi pembunuhan masal di Pegunungan Tengah Papua, tahun 1977-1978 (http://www.museumofflight.org)

Jayapura, 23/10 (Jubi) – Asia Human Right Commission (AHRC) akan meluncurkan laporan berjudul Genosida yang terabaikan : Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Papua di Pegunungan Tengah, 1977 -1978.

Laporan yang merupakan hasil riset selama lebih dari tiga tahun ini akan diluncurkan besok (Kamis, 24 Oktober 2013). Laporan ini merinci pembunuhan massal dengan berondongan tembakan udara dan pemboman di sekitar Lembah Baliem pada tahun 1977. Laporan ini sendiri, sebelumnya sudah diperkenalkan dalam pertemuan konslutasi Papua di kantor Dewan Gereja Dunia di Geneva dan juga dalam satu side event di Room XXII, Sekretariat PBB, Palais des Nations, Geneva pada bulan September lalu.
Answer Styannes dari AHRC, kepada Jubi (23/10) mengatakan ribuan orang di Papua Barat mengingat kejadian yang telah diuraikan dalam laporan itu. Dalam satu insiden yang dikisahkan oleh para saksi mata, selain pemboman udara dan penembakan membabi buta yang melibatkan pesawat tempur Amerika, saksi korban menceritakan “kekejaman yang tak terkatakan” yang dilakukan tentara Indonesia dalam operasi di pegunungan tengah itu. Di antara kekejaman tersebut antara lain warga yang di sayat dengan pisau cukur, dipaksa makan kotoran tentara, dilemparkan ke dalam sumur, ditenggelamkan, dikubur, dibakar dan direbus hidup-hidup. Tak hanya itu, banyak perempuan yang diperkosa, payudara mereka dipotong  dan organ internal mereka ditarik keluar. Bahkan penis dari korban yang tewas dipotong dan dijejalkan ke dalam mulut mereka. Saksi mata lainnya juga menyebutkan banyak bayi dan anak-anak yang ditembak, dipenggal dan dibakar sampai mati.
Penelitian yang akan dirilis ini, lanjut Answer menjadi salah satu episode paling kejam dalam sejarah Papua Barat. Laporan ini juga mengklaim bahwa dua helikopter disediakan oleh pemerintah Australia dalam operasi militer di tahun 1970 dan terlibat dalam pengeboman yang terjadi di Pegunungan Tengah tahun 1977.
“Dua helikopter Iroquois dipasok oleh Australia berada di antara pesawat yang digunakan oleh komando militer daerah di Papua Barat dalam operasi di Pegunungan Tengah pada tahun 1977 dan 1978 yang menewaskan ribuan warga sipil.” kata Answer.
Laporan ini dikumpulkan dari wawancara saksi korban yang selamat dari operasi militer di 15 kelompok masyarakat yang terkena dampak dan informasi dari catatan sejarah, untuk mengkompilasi sebuah daftar dari nama-nama 4146 korban yang diidentifikasikan sebagai korban pembunuhan.
“Laporan ini konsisten dengan perkiraan korban yang tewas dalam operasi 1977-1978 yang berjumlah antara 5000 dan hingga puluhan ribu.” ujar Answer.
Direktur Kebijakan dan Program AHRC, Basil Fernando menyebutkan “pola kekerasan massal” yang terjadi ini merupakan kejahatan genosida, dimana korban tewas mencapai 5000 hingga puluhan ribu.
“Yang paling mengejutkan adalah bahwa selama bertahun-tahun hampir tidak pernah ada penyelidikan terkait kasus pembunuhan massal ini, dan isu-isu politik  tetap tidak terselesaikan,” lanjut Fernando.
AHRC, menurut Fernando menyerukan permintaan maaf, ganti rugi dan proses dialog dari pemerintah Indonesia sebagai “langkah penting” menuju keadilan dan mencapai rekonsiliasi.
Pemerintah Indonesia hingga hari ini tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal dan kejahatan terjadi dalam operasi militer di Pegunungan Tengah dan juga membantah pernah menggunakan napalm atau bom cluster di Papua. (Jubi/Victor Mambor)

Continue Reading | komentar

Kilas Balik HAM Perempuan Papua

Senin, 27 Januari 2014

Pemenuhan HAM bagi Perempuan Papua ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Sejumlah tokoh perempuanpun harus menggerutu takkala membaca koran pagi yang masih saja berisikan kekerasan terhadap kaum hawa.
Masalah pemenuhan HAM bagi perempuan Papua, memang terkesan lambat. Sejumlah pihak yang berkecimpung dalam bidang ini, kerap pula tak serius menanganinya. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa kaum hawa berjalan lurus dengan grafik penganiyaan yang menimpanya. Dalam tahun 2007, kekerasan yang terjadi pada perempuan di Papua masuk dalam peringkat ketiga terbesar diseluruh Indonesia. Disusul Maluku dan Yogyakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan di Papua mencapai 13,62 %, Maluku 10,39 %, dan Yogyakarta 9,14 %. Survei mengambil sampel 68.800 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi dengan blok sensus perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, Wien Kusdiatmono selaku penanggung jawab operasionalisasi tersebut memaparkan, kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07 %, 3,06 % terjadi di perkotaan dan 3,08 % di pedesaan. Sehingga diperkirakan di antara 100 orang, terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah kejadiannya mencapai 3 juta dengan 2,27 juta korban.
Kekerasan terhadap perempuan paling banyak dalam bentuk penghinaan sebesar 65,3 %, penganiayaan (25,3 %), pelecehan (11,3 %), penelantaran (17,9 %), dan dalam bentuk lainnya yang tidak didefinisikan (16,2 %). Menurut Wien, penganiayaan paling banyak terjadi di Papua dengan persentase 70,3 %. Adapun di Yogyakarta kekerasan dalam bentuk penghinaan paling tinggi terjadi dengan persentase 83,43, sedangkan Maluku dan Papua masing-masing 63,70 dan 53,42 %. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan tercatat 12.209 pada 2004, meningkat dari 2003 sebanyak 7.787 kasus, 2002 sebanyak 5.163, dan 2001 sebesar 3.169 kasus.
Dominggas Nari dalam

Continue Reading | komentar

Anak Buah Goliath Tabuni

Minggu, 26 Januari 2014

100 Anak Buah Goliath Tabuni Turun Gunung

WAMENA [PAPOS] – Sebanyak 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya telah turun dari gunung/ hutan untuk bergabung bersama masyarakat.

Bahkan 100 orang ini oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dididik menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Puncak Jaya Henok Ibo kepada wartawan, Rabu [18/12] kemarin sore di Hotel Baliem Pilamo – Kota Wamena.

Dari pengakuan anak buah Goliath, mengatakan bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun  - tahun. “Mereka sudah sangat – sangat bosan sekali mereka,”tambahnya.

Lanjut Henok Ibo, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini, bahkan bersama – sama dengan masyarakat Puncak Jaya mengikuti perayaan Natal bersama pada tanggal 11 Desember lalu dan sekaligus peringatan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil bupati Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini. 

“Sebenarnya kami sudah undang Goliath Tabuni juga sebagai pemimpin. Dari kelompok – kelompok itu ada sekitar 100 orang ikut natal,”ujarnya.

Menurutnya turunnya 100 anak buah Goliath Tabuni suatu kabar yang menggembirakan dan sudah mulai mengarah kepada arah yang lebih baik untuk stabilitas keamanan di kabupaten yang selama ini, sering mendapat gangguan keamanan dari Kelompok Sipil Bersenjata.

“Sekarang persoalan hanya Goliath Tabuni dan Okiman saja.  Pengikut mereka sekarang sudah masuk di kota. 100 orang yang masuk ke Mulia ini, mereka sekitar enam bulan lalu mereka turun dan kita tempatkan di Satpol PP. Jadi saya melihat keadaan sekarang sudah membaik. Walaupun ada persoalan tetapi hanya sedikit saja.

Saat ini kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu di lajuran Mulia – Illu.  Tetapi menurutnya, secara keseluruhan keadaan masyarakat tidak terganggu.

Dibohongi

Turunnya 100 anak buah Goliath ini dan masuk ke Kota Mulia, karena selama ini mereka merasa sudah dibohongi soal Papua Merdeka.

“Masyarakat ini kan merasa selama ini ada pembohongan soal Papua Merdeka. Makanya mereka berbalik semua ke NKRI,”ungkapnya.

Saat berada di Wamena kemarin. Kapolres Puncak Jaya Marselis telah menelpon dirinya sebagai pengikut bupati dan mengatakan pengikut Goliath Tabuni hanya tinggal 15 orang saja. “Pengikut lainnya tidak mau balik lagi dan ini kemajuan yang luar biasa,”akunya.

Sebenarnya Pemkab Puncak Jaya sudah mengundang secara khusus pimpinan OPM Goliat Tabuni saat Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang diselenggarakan pemerintah pada awal Oktober lalu.

“Saya membuat KKR dan mengundang Goliath. Tapi dia bilang Bapak Ibo undang saya maksudnya untuk apa. Saya katakan, Kamu dua (Goliath dan Okiman-red) harus pisahkan yang saya undang itu KKR untuk keselamatan. Kalau yang perjuangan Papua Merdeka itu sendiri. Jadi  dari situ yang saya lihat dia sepertinya sudah mulai melemah sekali. Masyarakat sekarang ini mereka sudah dipihak pemerintah sudah berbalik semua,”terangnya.

Bangun 100 Rumah OPM

Untuk itu rencananya tahun 2014, dengan menggunakan dana APBD, pemerintah akan membangun 100 rumah layak huni bagi para mantan OPM.

Dimana 50 unit rumah akan dibangun di Distrik Tingginambut. Sedangkan sisanya 50 akan dibangun di pinggir jalan.

“Dari Gubernur juga ada membantu khusus untuk mereka dan tujuan mereka membantu untuk dapat pelayanan yang baik,”ucapnya.

Sementara itu di Distrik Tingginambut sendiri pemerintah juga sudah membangun kantor distrik, sekolah yang rusak dan dibakar kelompok Goliath juga telah dibangun. Kemudian aliran listrik juga sudah mulai ada. “Termasuk perumahan juga sudah dibangun. Termasuk SD yang hancur juga sudah dibangun. Rencana pada bulan Januari listrik sudah menyala di Tingginambut dan kami akan berikan kepada mereka televise biar mereka sudah bisa menyaksikan siarannya,”jelasnya.[tho]

Continue Reading | komentar

PM Vanuatu Minta Anggota Persemakmuran Dukung West Papua

Sabtu, 25 Januari 2014

PM Vanuatu Minta Anggota Persemakmuran Dukung West Papua

Continue Reading | komentar

Kepolisian Bantah Pembunuhan Massal di Puncak Jaya

Sabtu, 18 Januari 2014

TEMPO.CO, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua membantah telah terjadi pembunuhan massal yang dilakukan aparat terhadap warga di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dalam Laporan Komite Nasional Papua Barat, disebut 11 orang tewas dan 30 orang dewasa hilang.

"Tidak benar. Kalau itu benar, sudah pasti akan menggegerkan dunia persilatan. Saya juga dihubungi beberapa media menanyakan hal yang sama, tapi itu tidak benar," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya, Sabtu, 25 Mei 2013.

Ia mengatakan kabar pembunuhan massal bisa jadi merupakan isu yang diembuskan pihak tertentu untuk mencari sensasi. "Puncak Jaya itu sulit dimasuki. Kalau benar ada pembunuhan, mana buktinya? Kan, tidak ada," ujarnya.

Menurut dia, tak mungkin kejadian sebesar itu tak diketahui kepolisian. "Satu orang meninggal saja sudah heboh diberitakan. Tidak benar itu," ucapnya.

Kabar penghilangan warga di Puncak Jaya dilaporkan KNPB Wilayah Puncak Jaya, sebagaimana termuat dalam knpbnews.com tanggal 22 Mei 2013. "Ya, dan kami masih dalami ini. Saya juga mendapat informasi dari lapangan bahwa ada belasan orang meninggal dan puluhan hilang," kata Jonah Weyah, juru bicara Dewan Militer Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka.

Ia menegaskan pemerintah Indonesia semestinya segera membuka ruang perundingan membahas status Papua. Sekaligus menghentikan aksi represif yang selama ini menelan ribuan korban. "Harus diinvestigasi. Saya kira kabar ini merusak citra aparat Indonesia yang selalu menembak orang Papua," ujarnya.

Dalam laporan KNPB, peristiwa penghilangan berlangsung sejak tanggal 1 April 2013. Laporan yang belum dapat diverifikasi itu menyebutkan sejumlah wanita diperkosa dan beberapa orang dewasa dibunuh. "Mayatnya dibuang di semak-semak. Sda juga anak-anak takut dan lari hingga terjatuh di Kali Yamo. Dementara seorang siswa SMA ditangkap dan disiksa selama dua minggu, kemudian dimutilasi," ujarnya.

JERRY OMONA

Continue Reading | komentar

Socratez Yoman: RUU Pemerintahan Papua Hasil Jiplak UU Pemerintahan Aceh

Kamis, 16 Januari 2014

Socrates Sofyan Yoman

Jayapura — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Papua yang sebelumnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Papua merupakan hasil jiplakan atau copy paste langsung dari UU Pemerintahan Aceh. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman, ketika menghubungi suarapapua.com, Kamis (22/8/2013). 

“Saya sudah baca naskah akademis RUU Pemerintah Papua yang disusun oleh Felix Wanggai Cs, dan saya bisa katakan dengan tegas, bahwa RUU ini murni menjiplak UU Pemerintah Aceh,” ujar Yoman.

"Yoman mencontohkan, pada halaman 89, pasal 1 dari naskah akademisi pokok-pokok pemikiran tentang RUU Pemerintahan Papua berbunyi, “Pemerintahan Papua mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.”

“Ini agak ganjil sekali, apakah penyiaraan dengan nilai-nilai Islam sangat relevan dan kontekstual dengan situasi di Papua? Kan tidak, kalau Aceh memang tepat karena mayoritas Islam. Ini jelas-jelas copy paste dari UU Pemerintah Aceh,” tegas Yoman.

Contoh lain, beber Yoman, pada halaman 99 point 5 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbunyi, “Tindak Pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di Aceh diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Ketahuaan jiplak atau copy paste, UU Pemerintah Papua, kok nama Aceh masih dibawa-bawa dalam RUU ini. Saya kira Felix Wanggai Cs telah menunjukan ketidaktahuaan mereka lagi,” ujar Yoman.

Contoh lain lagi, lanjut Yoman, pada halaman 100 point 6 berbunyi, “Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

“Bisa dilihat, lagi-lagi nama Aceh disebut-sebut dalam naskah akademis RUU Pemerintah Papua yang disusun, dan dianggap kontekstual dengan kebutuhan di tanah Papua. Saya kira ini sangat tidak masuk di akal,” tegas Yoman.

Menurut informasi yang dihimpun media ini, RUU Pemerintahan Papua dibuat dengan melibatkan akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, yang diketahui langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Uncen, Martinus Salosa.

Continue Reading | komentar

RIBUAN TENTARA NASIONAL DIKIRIM KE PAPUA BARAT

RIBUAN TENTARA RI DIKIRIM KE PAPUA BARAT

Ribuan TNI Dikirim Ke Papua Barat

Scary rekaman baru saja muncul dari Papua Barat.

Kemarin, ribuan bersenjata lengkap tentara Indonesia dikerahkan ke perbatasan Papua Nugini harus "siap untuk mengamankan itu"

Perhatikan Video Ini : 

.

Ini terjadi hanya satu hari setelah tambahan 2.000 tentara Indonesia dikirim ke Papua Barat dari Makasar, Indonesia.  Membangun besar ini sampai tentara lebih Indonesia begitu dekat dengan Papua Nugini tidak kurang dari ancaman bagi negara yang pemerintahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mendukung orang-orang yang di sisi lain, dan sebagai senjata yang sangat berbahaya terhadap ribuan bersalah pengungsi Papua Barat yang melarikan diri melintasi perbatasan untuk melarikan diri serangan militer Indonesia.

 

Harap simpan masyarakat Papua di ini mendengar dan pikiranmu, terutama pada saat ini ketegangan besar.

Jika Indonesia menganggap Papua adalah "Indonesia", mengapa mereka terus mengirim puluhan ribu tentara untuk penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan apa mereka berani menggambarkan sebagai orang-orang mereka sendiri?

 

PBB tidak bisa tetap buta terhadap genosida ini. Papua bukan Tanah Damai sementara itu terus secara ilegal diduduki oleh 32 ribu tentara Indonesia.

Orang-orang Papua Barat membutuhkan bantuan Anda.

By. Admin / Share dari www.freewestpapua.org

 

Continue Reading | komentar

News Photo : 10 Sepuluh KODAP TPNPB di Papua Memperingati HUT Kemerdekaan Papua Yang KE 53 1 Desember 2013

News Photo : 10 Sepuluh KODAP TPNPB di Papua Memperingati HUT Kemerdekaan Papua Yang KE 53 1 Desember 2013

KODAP Tembagapura Papua

KODAP TABI

KODAP TABI MAMTA

KODAP SONAR BEPON SUPIORI

KODAP SONGGA TINGGIE FAK-FAK

KODAP BINTANG TUJUH YAHUKIMO

KODAP BINTANG TUJUH

KODAP BINTANG SIFIK

Continue Reading | komentar

WPNCL DAN NFRPB Bukan Merupakan Mewakili Mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat

Written By Melanesia Post on Kamis, 26 Desember 2013 | 06.09

WPNCL DAN NFRPB Bukan Merupakan Mewakili Mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat

Address: Wanum, West Papua. Phone: +6281344327097. Website : http://www.komnas-tpnpb.net, E-mail : office@komnas-tpnpb.net; wpnla.org@gmail.com; sekretariatpusat.tpn@gmail.com; kasumtpn@yahoo.com

WPNCL DAN NFRPB Bukan Merupakan Mewakili Mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat

TPN-OPM Dalam Komando Nasional Dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni mengeluarkan pernyataan Resmi bahwa, WPNCL dan NFRPB bukan merupakan Representative Mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat. Mengapa? Karena kedua-duanya dibentuk tanpa memperoleh dukungan Mayoritas Pemimpin dan Pejuang Papua Merdeka serta Rakyat Bangsa Papua sendiri, baik di Dalam Negeri Papua Barat ataupun di Luar Negeri.

Dalam hal ini, WPNCL dibentukpun dengan dalih bahwa TPN-OPM adalah organisasi Teroris. Oleh karena TPN-OPM Dalam Negeri Papua Barat dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni menolak tegas atas pembentukan WPNCL dan memintah kepada Tokoh-Tokoh TPN-OPM seperti Dr. John Otto Ondawamen, Andy Ayamyseba, Rex Rumaikewik dan Richard Joweni, agar segera kembali ke TPN-OPM dan membangun kekuatan baru bersama TPN-OPM Dalam Komando Nasional dibawah Pimpinan Gen. Goliath Tabuni.

Sebab Tuan-Tuan Diplomat TPN-OPM ini tertipu oleh permainan Jacob Rumbiak, Jonah Wenda dan Herman Wainggai, demi memuluskan missi kepentingan NKRI. Hal ini terbukti dan telah nyata bahwa maksud baik Tokoh-Tokoh TPN-OPM yaitu Tuan John Otto Ondawame, Andy Ayamiseba dan Rex Rumaikewik hendak mendaftarkan Papua Barat menjadi anggota MSG telah dihalangi oleh kepentingan Kelompok Prakarsa WPNA, WPNCL dan NFRPB.

TPN-OPM mempunyai catatan harian, yang mana memberikan pembuktian bahwa Tujuan Kelompok Prakarsa WPNA, WPNCL dan NFRPB. Tujuan kelompok ini adalah menghancurkan dan mempercerai-peraikan Kekuatan Masa Rakyat Papua yang berjuang, dimana akhir 2006 sampi 2008 isu Papua Barat mulai mendunia serta percaya diri massa Rakyat Asli Papua mulai bangkit.  Kebangkitan ini terlihat nyata dimana setelah Peluncuran IPWP pada 16 October 2008.

TPN-OPM menilai bahwa Kelompok Prakarsa WPNA dan WPNCL mulai bergabung dalam Konsensus dan Kepemimpinan Kolektif, dan kemudian merancang NFRPB dengan memanfaatkan isu tuntutan Papua Merdeka yang mendunia ini. Istilah kasarnya, Potong Kompas atau memanfaatkan isu perjuangan rakyat yang dipimpin oleh faksi-faksi lain.

Sememntara pejuang dan pemimpin lain yang berjuang dengan setia, masih tetap pada posisi perjuangan mereka, dengan memperjuangkan cita-cita luhur Rakyat Bangsa Papua Barat.

Dalih Kelompok Prakarsa WPNA, WPNCL dan NFRPB silakan memepelajari kembali dari Links Location dibawah ini:

1. WPNCL Dibentuk Dengan Dalih TPN-OPM Adalah Organisasi Teroris, http://www.komnas-tpnpb.net/wpncl-dibentuk-dengan-dalih-tpn-opm-adalah-organisasi-troris.html/ 
2. Jonah Wenda Project, http://www.komnas-tpnpb.net/jonah-wenda-project-unrepresentative.html/
3. Pernyataan Resmi TPN-OPM atas Pelacuran Politik Jacob Rumbiak Kepada Pemerintah Colonial NKRI, http://www.komnas-tpnpb.net/pernyataan-resmi-tpn-opm-atas-pelacuran-politik-jacob-rumbiak-kepada-pemerintah-colonial-nkri.html/
4. “Surat Terbuka TPN-OPM”2013, http://www.komnas-tpnpb.net/1219.html/
5. Surat Terbuka dan Pernyataan Resmi TPN-OPM 2011, http://www.komnas-tpnpb.net/788.html
6. Komentar Gen. Goliath Tabuni 2012, http://www.youtube.com/watch?v=uYUapGEmDB4
7. TPN-OPM mengeluarkan Pernyataan ini berdasarkan komentarnya   Jason MacLeod, yang telah dipublikasikanya pada 1 Juli 2013 dengan judul ”A Win For West Papua In Melanesia” (Kemenangan bagi Papua Barat di Melanesia), dimana menjelaskan bahwa WPNCL dan NFRPB mengklaim memperoleh Mayoritas Dukungan dari Papua Barat. Silakan mempelajari Komentar Jason Macleod pada link ini:, http://newmatilda.com/2013/07/01/win-west-papua-melanesia

Catatan:

Oleh karena itu, TPN-OPM memberitahukan kepada semua pihak bahwa Kedua Badan Faksi Perjuangan ini bukan merupakan Payung Nasional, dan belum mendapatkan dukungan mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat, dan juga dari semua pemimpin dan Pejuang TPN-OPM serta faksi lain seperti KNPB dan lain-lain belum sepenuhnya memberikan dukungan.

TPN-OPM yang berjuang dengan gigi hingga kini saja belum mengakui WPNCL dan NFRPB, karena memang kedua-duanya bukan badan Organisasi Nasional, melainkan hanya merupakan unrepresentative badan atau sekelompok orang yang mempromosikan diri guna mencari popularitas masing-masing.

Ingat, TPN-OPM yang berjuang dengan gigi melawan TNI-POLRI saja tidak mengakui dan menolak faksi-faksi yang tidak nasional, dan dibentuk dengan dalih bahwa TPN-OPM adalah Organisasi Teroris, termasuk Kongres Papua III yang mengatasnamakan Rakyat oleh Kelompok Prakarsa WPNA, WPNCL, dan Melahirkan NFRPB yang pertentangan dengan ideology dan semangat Rakyat Bangsa Papua Barat yang telah lama berjuang dibawah Payung OPM-TPN.

Demikian, pernyataan Resmi TPN-OPM ini dibuat di Markas Pusat dan dapat dikeluarkan dari Bagian Penerangan, dibawah kendali Kepala Staf Umum Mayjen Teryanus Satto, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, guna menjadi perhatiann oleh semua pihak. Terima kasih atas perhatian Anda.

Dikeluarkan Di            : Markas Pusat

Pada tanggal                 : 8 Juli 2013

Panglima Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Organisasi Papua Merdeka

Panglima Tinggi TPNPB

             ttd

Gen. Goliath N. Tabuni                                            

 NRP. 7312.00.00.00

———————————-

Lampiran:

Silakan membaca dan mempelajari komentarnya Jason MacLeod dibawah ini:

Indonesia

Kemenangan bagi Papua Barat di Melanesia

Jason MacLeod

Jalan masih panjang untuk ditempuh tapi pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Papua Barat yang didorong pada pertemuan regional minggu lalu merupakan sebuah terobosan. Jason MacLeod menjelaskannya mengapa. Papua Barat baru saja memenangkan kemenangan luar biasa di pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea.

Ketika kepala-kepala pemerintahan dan orang-orang terhormat dari bangsa-bangsa Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG di akhir Juni, item yang paling menonjol pada aggenda adalah keanggotaan Papua Barat. Ini adalah hasil dari kerja selama 18 bulan oleh John Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Andy Ajamiseba dan Paula Makabory, kelompok yang mengkoordinir West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL), sebuah grup Papua Barat yang menjadi payung organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.

Pada pertemuan itu, perwakilan pemerintah Indonesia (yang baru-baru diberi status pengamat oleh MSG) secara publik mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional. Ini sungguh-sungguh signifikan; selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia telah bersikeras bahwa Papua Barat adalah isu internal. Jakarta telah berulangkali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.

Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh delegasi Papua Barat, pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa anggota-anggota MSG telah secara berhasil mendukung dorongan-dorongan pada masa lalu untuk dekolonisasi di Vanuatu, Timor Leste, Kanaky (New Caledonia), dan sekarang Maohi Nui (Polynesia Perancis yang mencakup Tahiti).

Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Pemerintah Indonesia, Djoko Suyanto mengundang menteri-menteri luar negeri MSG untuk mengunjungi Indonesia untuk mengamati pembangunan secara umum, yang juga mencakup kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Menteri senior itu mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung rencana itu.

Pemerintah negara-negara Melanesia– Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, the National Socialist Liberation Front for Kanaky, sebuah koalisi dari empat badan yang pro-kemerdekaan sepertinya akan mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan, bergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.

Secara kolektif, bangsa-bangsa MSG dapat mendesak agar Papua Barat dikembalikan pada daftar negara-negara yang belum didekolonisasi, dan karenanya membuat Papua Barat menjadi perhatian Komite Dekolonisasi PBB. Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di Papua Barat menampakkan betapa mereka khawatir.

Jika mereka berkunjung ke Papua Barat, menteri-menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili bangsa Papua Barat: Pemerintah Indonesia, Republik Federal Papua Barat, atau West Papua National Coalition. MSG mesti memutuskan sendiri hal ini atas desakan Commodore Vorenqe Bainimarama, kepala pemerintahan militer Fiji, dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua New Guinea. Permohonan West Papua National Coalition untuk mendapatkan status pengamat atau anggota di MSG ditunda setelah intervensi pada menit terakhir oleh Jacob Rumbiak, seorang Papua Barat yang berada di pengasingan, yang mendesak bahwa mereka bukan perwakilan yang sah dari rakyat Papua Barat.

Semua ini membuat enam bulan ke depan sungguh-sungguh menarik.

Beberapa hal bisa kita prediksi dengan peluang yang cukup besar. Pertama, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membeli pemimpin-pemimpin politik Melanesia. Dengan korupsi endemik di banyak negara Melanesia, penegakkan hukum yang lemah, derajat kebebasan pers yang beragam dan pertaruhan kepentingan politik dan ekonomi, mereka mungkin berhasil. Tentu saja, orang-orang Papua tidak akan bisa berkompetisi dengan kemurahan hati Indonesia.

Pemerintahan militer Bainimarama telah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia tampaknya tidak akan menolaknya. Tanpa kebebasan press atau demokrasi di Fiji, ini akan lebih sulit bagi orang-orang Fiji untuk mendesak bahwa orang-orang Papua seharusnya hidup terbebas dari sepatu Indonesia.

Papua New Guinea cukup rentan. Sejumlah politisi PNG, sangat kentara Sir Michael Somare, sangat berkepentingan di pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan rantai supermarkat dengan pemerintah Indonesia dan militer. Politisi PNG yang lain akan cemas dengan ketidakstabilan sepanjang batas dengan Papua Barat. Militer Indonesia telah berkali-kali melanggar batas ke teritori PNG dalam usaha untuk mengejar orang Papua yang melanggar, termasuk aktivis non-kekerasan yang mencari suaka. Itu dapat diupayakan sebagai dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat, posisi yang didukung oleh sejumlah politisi PNG.

Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia. Dari semua negara Melanesia, Kep. Solomon memiliki kesadaran terendah akan pendudukan pemerintah Indoensia atas Papua Barat. Mereka adalah tempat yang substansial untuk kepentingan logging Indonesia dan Malaysia. Mengatakan semua itu, hal ini harus diperhatikan bahwa Gordon D. Lilo, perdana menteri Kep. Solomon, mengatakan kepada anggota West Papua National Coalition for Liberation bahwa kasus Papua Barat adalah isu dekolonisasi yang tidak lengkap, itu telah berlangsung terlalu lama; itu harus diselesaikan sekarang.

Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan lebih kurang tanggap dengan tawaran Indonesia. Di Vanuatu tahun lalu pemerintahnya digulingkan oleh kemarahan yang cukup besar terhadap hubungan dekat perdana menteri saat itu, Sato Kilman, dengan pemerintah Indonesia. Perdana menteri yang sekarang, Moana Carcases Kalosil, adalah pendukung yang kuat terhadap kemerdekaan Papua Barat. FLNKS juga menautkan keberuntungan politik mereka kepada nasib baik perjuangan Papua Barat untuk referendum melalui bingkai solidaritas Melanesia.

Kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan memutar kembali mantra usang mereka bahwa mereka mendukung keutuhan teritorial pemerintah Indonesia. Dalam sebuah artikel pada edisi Juni The Monthly Hugh White, pakar strategi merekomendasiakn pemerintah Australia untuk melepaskan concern apa pun terkait dengan hak azasi manusi di Papua Barat demai kepentingan politik dan ekonomi.

Tetapi menteri dari kedua belah pihak Tasmania secara diam-diam mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah surut. Pertemuan MSG di Noumea secara jelas memperlihatkan betapa kebijakan luar negeri Australia dan Selandai Baru yang tidak relevan terhadap Papua Barat telah terjadi dan seberapa MSG telah menjadi dewasa sebagai sebuah badan politik regional.

Akan tetapi, ketegangan yang familiar antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat mencuat dalam pertemuan di Noumena. Patahan yang menonjol, diekspose oleh sebuah artikel di The Island Business, adalah antara West Papua National Coalition for Liberation dan Federal Republic of West Papua, yang sama-sama mengklaim sebagai perwakilan bangsa Papua.

Baik National Coalition dan the Federal Republic melamar untuk menjadi anggota MSG. Perwakilan the National Coalition menetap di Vanuatu dengan akses yang mudah ke sekretariat MSG di Port Vila, namun kepemimpinan the Federal Republic berada di penjara, dihukum tiga tahun penjara karena deklarasi kemerdekaan yang bermartabat  dan tanpa kekerasan pada 19 Oktober 2011. Dialog di antara kedua kelompok ini sangat sengit.

Ketika Forkorus Yaboisembut, Presiden dari the Federal Republic of West Papua mengetahui permohonan the National Coalition pada awal tahun ini, ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG. Dalam surat itu, dengan sangat sopan Yaboisembut menarik permohonannya, mengatakan:

Sebaliknya kami memohon agar surat ini dipandang semata sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan bagi [the National Coalition] untuk menjadi anggota MSG dan sebagai sarana perkenalan Republik Federal Papua Barat kepada MSG untuk tujuan-tujuan ke depan.

Ini, dan fakta bahwa untuk jangka waktu yang pendek pada akhir 2010-2011 keduanya merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama, memperlihatkan bahwa kerjasama sangatlah mungkin. Orang Papua kini memiliki waktu selama enam bulan untuk menata rumahnya. Ini bisa jadi melibatkan koalisi politik di antara kelompok-kelompok resistensi, seperti model yang berhasil di Timor Leste dan Kanaky, atau penyatuan di bawah visi bersama yang serupa dengan Piagam Kebebasan African National Congress.

Ketika menteri-menteri luar negeri dari MSG sungguh mengunjungi Papua Barat mereka akan ditemani oleh media internasional kemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing. Kalau, di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak agar jurnalist tidak diikutkan dalam kunjungan MSG, mereka malah hanya akan menguatkan persepsi internasional bahwa mereka sungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu.

Bagaimana pun, orang Papua, seperti Timor Leste sebelum mereka yang bermobilisasi ketika Paus Johanes Paulus II berkunjung pada 1989, akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftarkan teriakan mereka untuk merdeka sebanyak yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Seruan seperti itu boleh jadi didengar lebih jauh daripada Papua Barat, yang telah menjadi isu politik yang meledak di Melanesia. Ikatan antara orang Papua dan kerabat Melanesia mereka menjadi lebih dekat daripada yang pernah ada; apa yang terjadi jika warga PNG, Vanuatu, Fiji, Kep. Solomons dan Kanaky bangkit dan mendesak pemimpin mereka untuk mendukung Papua Barat? Penggulingan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah cerita yang layak diperhatikan.

Bagaimana negara Indonesia akan berekasi? Sepertinya mereka akan menunjuk pada uang yang sudah mereka limpahkan ke Papua Barat yang manfaatnya telah mengalir kepada perusahaan transnasional dan elite-elite Papua, sementara malah memiskinkan lebih jauh orang asli Papua. Mereka akan beralasan bahwa Papua Barat adalah demokrasi; bahwa orang-orang Papua dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Itu betul, tapi pemerintah Indonesia menyangkal hak orang Papua untuk membentuk partai politik mereka sendiri. Dalam kenyataan Papua Barat adalah pos terdepan kolonial yang diatur dari Jakarta.

Tahan politik Papua memenuhi penjara, bukti penyiksaan sistemik bocor keluar, dan mayat orang-orang Papua yang dibunuh oleh polisi dan militer menumpuk (seperti dugaan pembunuhan 40 orang Papua di wilayah Puncak Jaya pada bulan-bulan belakangan ini).

Akhirnya, pemerintah Indonesia akan menyebut orang-orang Papua sebagai terosisme yang menyimpang atau suatu upaya yang dikendalikan oleh asing. Propaganda semacam ini adalah pilihan yang terakhir dari penguasa otoritarian. Tokoh-tokoh militer Indonesia mengatakan bahwa gerilyawan bersenjata berjumlah sedikit lebih banyak dari 1000 pejuang purna-waktu, sebagian besar di antaranya tidak aktif. Sebaliknya, jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu, jika tidak setiap hari. Gerakan kemerdekaan Papua Barat adalah perlawanan berbasis pada warga tanpa kekerasan terhadap pemerintahan Indonesia yang berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat ber-concern bahwa Papua Barat, seperti Timor Leste sebelumnya, akan menjadi isu internasional. Itu sudah sangat terlambat. Papua Barat sudah menjadi isu internasional.

Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan berupa tekanan untuk membuat Papua taat sementara berusaha untuk meminimalisasi represi. Pekerjaan Papua adalah untuk merongrong legitimasi pemerintah Indonesia dan menaikkan biaya politik dan ekonomi dari okupasi itu. Pertaruhan sangat tinggi tapi potensi imbalnya juga besar: kemerdekaan.

Jason MacLeod adalah peneliti dan trainer di Pusat Australia untuk Studi Perdamaian dan Konflik, di Brisbane, Australia. Ia juga seorang kandidat doktor di University of Queensland.

Artikel ini diterjemahkan dari artikel bahasa Inggris yang dimuat di newmatilda.com dengan izin resmi pennulis. Jika Anda berminat membaca artikel-artikel Jason MacLeod kliki di sini.

Continue Reading | komentar

Timika-KNPBNews,

Timika-KNPBNews, Untuk mengantisipasi Tim MSG tiba di Timika, maka Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Mimika beserta Komite Nasional Papua (KNPB) Wilayah Timika juga bersiap-siap untuk menjemput Tim MSG, ada yang jaga di Bandara Moses Kilangin dan ada yang tunggu di kantor dan ada yang jaga sten baik di masing-masing sector dan rayon.

Namum tidak ada tanda-tanda untuk Tim MSG tiba di Timika, maka Parlemen Rakyat Daerah Mimika dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika lakukan jumpa pers di halaman Kantor PRD dan KNPB Wilayah Timika.

Pernyataan sikap yang disampaikan oleh Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Mimika dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika yang diwakili oleh Tuan Steven Itlay adalah:

1. Kami Rakyat Papua Barat di Timika memprotes kepada Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi kunjungan Tim MSG di Papua, karena Tim MSG bukan datang untuk kunjungan Negara ke Republik Indonesia tetapi kunjungan untuk mengunjungi kami sebagai saudara-saudaranya sebagai Kulit Malanesia sesuai Keputusan KTT MSG di Kanaky.
2. Kami Rakyat Papua Barat di Timika mendukung atas kunjungan Tim MSG yang terdiri dari 5 (lima) Negara yang langsung tinjau situasi dan penderitaan Rakyat Malanesia di Papua Barat.
3. Kami Rakyat Papua Barat di Timika mengharapkan kepada Pimpinan MSG agar mendaftarkan kami Rakyat Malanesia di Papua Barat juga didaftarkan sebagai anggota resmi di Forum MSG.
4. Kami Rakyat Papua Barat di Timika menghimbau dan memohon kepada dunia Internasional, Negara-negara Forum MSG dan Negara-negara yang ada di forum FIF di wilayah kawasan Fasifik bahwa “Situasi Papua Barat Darurat Militer” untuk itu mohon dukungan Nasional dan jurnalis Internasional.

Seusai itu mereka juga diskusi tentang tuduhan yang dilontarkan oleh militer Timika lewat Media Cetak RADAR TIMIKA edisi hari ini 13/01 atas kasus penembakan anggota TPN yang ditembak oleh Militer Republik Indonesia, bahwa Militer menuduh bahwa mereka mendapat Surat Perintah Operasi itu dikeluarkan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kata militer RI di Timika juga bawa suratnya mereka dapat saat baku tembak, Aneeeee…….  berarti selama ini yang biasa militer mengklaim bahwa Rakyat Sipil Bersenjata (RSB) Teroris OTK dan lain nama  yang dilakukan dan tidak mengakui TPN/OPM yang lakukan berarti KNPB dan Rakyat Sipil ini diadu dombakan.

Continue Reading | komentar

Press Release KNPB

Press Release KNPB
Dengan jujur kami sampaikan bahwa misi kunjungan delegasi MSG yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola tidak berhasil memantau dan mencari fakta kondisi pelanggaran HAM dan keinginan rakyat West Papua sesuai dengan Komunike Summit MSG di Noumea, Kanaky pada Juni 2013 lalu.
Rakyat West Papua menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap Pemerintah Fiji dan PNG yang telah mengendarai penderitaan bangsa West Papua dan juga komunike MSG untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan penguasa kolonial Indonesia yang sementara ini sedang menjajah kami.
Kami menganggap kedatangan saudara-saudari MSG sebagai suatu kunjungan rahasia, karena jadwal kedatangan dan pertemuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu sangat mencederai etika persaudaraan dan budaya Melanesia dimana dalam budaya Melanesia kedatangan itu harus terbuka dan disambut dengan tarian budaya Melanesia yang sudah disiapkan oleh rakyat.
Oleh karena itu, kami menganggap delegasi hanya berhasil bertemu perwakilan penguasa kolonial Indonesia yang ada di DPR, Gubernur dan Pimpinan TNI/Polri yang sementara ini menjajah kami bangsa West Papua. Mereka tidak berhasil bertemu rakyat West Papua yang antusias untuk menyambutnya, sekalipun aksi penyambutan itu dibubarkan dengan kekuatan TNI/Polri dan menangkap 46 rakyat West Papua.
Rakyat West Papua inginkan West Papua diterima jadi anggota tetap MSG melalui aplikasi WPNCL. Kami berharap dengan menjadi anggota West Papua dapat ikut berkontribusi dalam membangun dan menjaga persaudaraan Melanesia sesuai dengan semangat pembentukan MSG.
Jayapura, 14 Januari 2014
Pengurus KNPB
Victor Yeimo, Ketua Umum
Ones Suhun, Sekretaris

Continue Reading | komentar