AHRC LUNCURKAN LAPORAN KEJAHATAN GENOSIDA DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA (OPERASI MILITER 77-78)

Rabu, 12 Maret 2014

Helikopter Iroquois yang disebut-sebut disediakan oleh Australia dan terlibat dalam aksi pembunuhan masal di Pegunungan Tengah Papua, tahun 1977-1978 (http://www.museumofflight.org)

Jayapura, 23/10 (Jubi) – Asia Human Right Commission (AHRC) akan meluncurkan laporan berjudul Genosida yang terabaikan : Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Papua di Pegunungan Tengah, 1977 -1978.

Laporan yang merupakan hasil riset selama lebih dari tiga tahun ini akan diluncurkan besok (Kamis, 24 Oktober 2013). Laporan ini merinci pembunuhan massal dengan berondongan tembakan udara dan pemboman di sekitar Lembah Baliem pada tahun 1977. Laporan ini sendiri, sebelumnya sudah diperkenalkan dalam pertemuan konslutasi Papua di kantor Dewan Gereja Dunia di Geneva dan juga dalam satu side event di Room XXII, Sekretariat PBB, Palais des Nations, Geneva pada bulan September lalu.
Answer Styannes dari AHRC, kepada Jubi (23/10) mengatakan ribuan orang di Papua Barat mengingat kejadian yang telah diuraikan dalam laporan itu. Dalam satu insiden yang dikisahkan oleh para saksi mata, selain pemboman udara dan penembakan membabi buta yang melibatkan pesawat tempur Amerika, saksi korban menceritakan “kekejaman yang tak terkatakan” yang dilakukan tentara Indonesia dalam operasi di pegunungan tengah itu. Di antara kekejaman tersebut antara lain warga yang di sayat dengan pisau cukur, dipaksa makan kotoran tentara, dilemparkan ke dalam sumur, ditenggelamkan, dikubur, dibakar dan direbus hidup-hidup. Tak hanya itu, banyak perempuan yang diperkosa, payudara mereka dipotong  dan organ internal mereka ditarik keluar. Bahkan penis dari korban yang tewas dipotong dan dijejalkan ke dalam mulut mereka. Saksi mata lainnya juga menyebutkan banyak bayi dan anak-anak yang ditembak, dipenggal dan dibakar sampai mati.
Penelitian yang akan dirilis ini, lanjut Answer menjadi salah satu episode paling kejam dalam sejarah Papua Barat. Laporan ini juga mengklaim bahwa dua helikopter disediakan oleh pemerintah Australia dalam operasi militer di tahun 1970 dan terlibat dalam pengeboman yang terjadi di Pegunungan Tengah tahun 1977.
“Dua helikopter Iroquois dipasok oleh Australia berada di antara pesawat yang digunakan oleh komando militer daerah di Papua Barat dalam operasi di Pegunungan Tengah pada tahun 1977 dan 1978 yang menewaskan ribuan warga sipil.” kata Answer.
Laporan ini dikumpulkan dari wawancara saksi korban yang selamat dari operasi militer di 15 kelompok masyarakat yang terkena dampak dan informasi dari catatan sejarah, untuk mengkompilasi sebuah daftar dari nama-nama 4146 korban yang diidentifikasikan sebagai korban pembunuhan.
“Laporan ini konsisten dengan perkiraan korban yang tewas dalam operasi 1977-1978 yang berjumlah antara 5000 dan hingga puluhan ribu.” ujar Answer.
Direktur Kebijakan dan Program AHRC, Basil Fernando menyebutkan “pola kekerasan massal” yang terjadi ini merupakan kejahatan genosida, dimana korban tewas mencapai 5000 hingga puluhan ribu.
“Yang paling mengejutkan adalah bahwa selama bertahun-tahun hampir tidak pernah ada penyelidikan terkait kasus pembunuhan massal ini, dan isu-isu politik  tetap tidak terselesaikan,” lanjut Fernando.
AHRC, menurut Fernando menyerukan permintaan maaf, ganti rugi dan proses dialog dari pemerintah Indonesia sebagai “langkah penting” menuju keadilan dan mencapai rekonsiliasi.
Pemerintah Indonesia hingga hari ini tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal dan kejahatan terjadi dalam operasi militer di Pegunungan Tengah dan juga membantah pernah menggunakan napalm atau bom cluster di Papua. (Jubi/Victor Mambor)

Continue Reading | komentar

Kilas Balik HAM Perempuan Papua

Senin, 27 Januari 2014

Pemenuhan HAM bagi Perempuan Papua ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Sejumlah tokoh perempuanpun harus menggerutu takkala membaca koran pagi yang masih saja berisikan kekerasan terhadap kaum hawa.
Masalah pemenuhan HAM bagi perempuan Papua, memang terkesan lambat. Sejumlah pihak yang berkecimpung dalam bidang ini, kerap pula tak serius menanganinya. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa kaum hawa berjalan lurus dengan grafik penganiyaan yang menimpanya. Dalam tahun 2007, kekerasan yang terjadi pada perempuan di Papua masuk dalam peringkat ketiga terbesar diseluruh Indonesia. Disusul Maluku dan Yogyakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan di Papua mencapai 13,62 %, Maluku 10,39 %, dan Yogyakarta 9,14 %. Survei mengambil sampel 68.800 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi dengan blok sensus perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, Wien Kusdiatmono selaku penanggung jawab operasionalisasi tersebut memaparkan, kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07 %, 3,06 % terjadi di perkotaan dan 3,08 % di pedesaan. Sehingga diperkirakan di antara 100 orang, terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah kejadiannya mencapai 3 juta dengan 2,27 juta korban.
Kekerasan terhadap perempuan paling banyak dalam bentuk penghinaan sebesar 65,3 %, penganiayaan (25,3 %), pelecehan (11,3 %), penelantaran (17,9 %), dan dalam bentuk lainnya yang tidak didefinisikan (16,2 %). Menurut Wien, penganiayaan paling banyak terjadi di Papua dengan persentase 70,3 %. Adapun di Yogyakarta kekerasan dalam bentuk penghinaan paling tinggi terjadi dengan persentase 83,43, sedangkan Maluku dan Papua masing-masing 63,70 dan 53,42 %. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan tercatat 12.209 pada 2004, meningkat dari 2003 sebanyak 7.787 kasus, 2002 sebanyak 5.163, dan 2001 sebesar 3.169 kasus.
Dominggas Nari dalam

Continue Reading | komentar

Aksi Baku Tembak Berlanjut di Puncak Jaya: Warga Tak Bisa Ibadah, Pemerintah Tak Ada

Minggu, 26 Januari 2014

Kota Puncak Jaya. Foto: Dok MS

Tanah Papua > Politik, Hukum & Ham

Aksi Baku Tembak Berlanjut di Puncak Jaya: Warga Tak Bisa Ibadah, Pemerintah Tak Ada

Penulis : Admin MS | Minggu, 26 Januari 2014 22:55

Puncak Jaya, MAJALAH SELANGKAH -- Salah satu warga Puncak Jaya, Melky malam ini, Minggu, (26/01/14) Pukul 09. 20 WIT kepada majalahaselangkah.com melalui telepon selulernya mengabarkan, aksi tembak-menembak antarTentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka masih berlanjut.

"Kami tidak bisa ibadat hari Minggu karena takut. Pemerintah daerah dan DPRD juga tidak ada. Malam ini juga kami takut, tidak ada yang keluar malam," kata ketika dihubungi majalahselangkah.com.

"Saya juga takut jadi tidak keluar. Tentara juga jalan patrol jadi. Apalagi ada bakar-bakar rumah. Nanti kami yang jadi korban. Kenapa pemerintah dan DPRD diamkah. Mulia aktivitas tidak ada ini, masyarakat bisa mati kelaparan," katanya.

Diketahui,  Jumat, (24/01/14) lalu sempat terjadi kontak senjata antarTNI dan TPN/OPM di Pintu Angin, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.  Kontak senjata itu mengakibatkan dua orang tewas. Masing-masing dari pihak TNI atas nama Pratu Sugianto. Sementara, korban tewas dari pihak TPN/OPM bernama Endenak Telenggen.

Tapi, TNI mengklaim, korban tewas pihak TPN/OPM berjumlah 3 orang. Majalahselangkah.com belum mendapatkan konfirmasi dari TPN/OPM soal ini.

Seperti  diberitakan sebelumnya di media ini,  sumber majalahselangkah.com melaporkan, "Selama 4 hari TNI melakukan patroli di daerah Yambi. Tadi siang, aparat (TNI) baku ketemu TPN/OPM dan terjadi baku tempat. Kami dapat informasi, TPN/OPM kelompok Rambo menembak dua tentara. Satu meninggal dan satu anggota dibawa ke Jayapura jam 4 (pukul 16:00:red) dari Puncak Jaya".

Hingga mala mini, Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih  bekum memberikan keterangan resmi soal ini.

Dikuti komnas-tpnpb.net, Komandan Operasi TPN/OPM Wilayah Puncak Jaya, Lekagak Telenggen mengatakan, pihaknya menembak anggota TNI, karena sejumlah TNI itu masuk ke markasnya.

"Kalau TNI masuk ke area markas kami pasti siksa masyarakat bahkan bunuh itu yang kami lawan mereka," ujar Lekagak.

Ia meminta, TNI jangan masuk ke Yambi atau dekat markas TPNPB. Kalau masuk, kata dia, pihaknya tetap melawan. "Jangan siksa atau bunuh masyarakat kalau mau lawan, dengan kami TPNPB-OPM," tegas Lekagak kepada media itu.
(GE/MS)

Continue Reading | komentar

Anak Buah Goliath Tabuni

100 Anak Buah Goliath Tabuni Turun Gunung

WAMENA [PAPOS] – Sebanyak 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya telah turun dari gunung/ hutan untuk bergabung bersama masyarakat.

Bahkan 100 orang ini oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dididik menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Puncak Jaya Henok Ibo kepada wartawan, Rabu [18/12] kemarin sore di Hotel Baliem Pilamo – Kota Wamena.

Dari pengakuan anak buah Goliath, mengatakan bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun  - tahun. “Mereka sudah sangat – sangat bosan sekali mereka,”tambahnya.

Lanjut Henok Ibo, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini, bahkan bersama – sama dengan masyarakat Puncak Jaya mengikuti perayaan Natal bersama pada tanggal 11 Desember lalu dan sekaligus peringatan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil bupati Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini. 

“Sebenarnya kami sudah undang Goliath Tabuni juga sebagai pemimpin. Dari kelompok – kelompok itu ada sekitar 100 orang ikut natal,”ujarnya.

Menurutnya turunnya 100 anak buah Goliath Tabuni suatu kabar yang menggembirakan dan sudah mulai mengarah kepada arah yang lebih baik untuk stabilitas keamanan di kabupaten yang selama ini, sering mendapat gangguan keamanan dari Kelompok Sipil Bersenjata.

“Sekarang persoalan hanya Goliath Tabuni dan Okiman saja.  Pengikut mereka sekarang sudah masuk di kota. 100 orang yang masuk ke Mulia ini, mereka sekitar enam bulan lalu mereka turun dan kita tempatkan di Satpol PP. Jadi saya melihat keadaan sekarang sudah membaik. Walaupun ada persoalan tetapi hanya sedikit saja.

Saat ini kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu di lajuran Mulia – Illu.  Tetapi menurutnya, secara keseluruhan keadaan masyarakat tidak terganggu.

Dibohongi

Turunnya 100 anak buah Goliath ini dan masuk ke Kota Mulia, karena selama ini mereka merasa sudah dibohongi soal Papua Merdeka.

“Masyarakat ini kan merasa selama ini ada pembohongan soal Papua Merdeka. Makanya mereka berbalik semua ke NKRI,”ungkapnya.

Saat berada di Wamena kemarin. Kapolres Puncak Jaya Marselis telah menelpon dirinya sebagai pengikut bupati dan mengatakan pengikut Goliath Tabuni hanya tinggal 15 orang saja. “Pengikut lainnya tidak mau balik lagi dan ini kemajuan yang luar biasa,”akunya.

Sebenarnya Pemkab Puncak Jaya sudah mengundang secara khusus pimpinan OPM Goliat Tabuni saat Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang diselenggarakan pemerintah pada awal Oktober lalu.

“Saya membuat KKR dan mengundang Goliath. Tapi dia bilang Bapak Ibo undang saya maksudnya untuk apa. Saya katakan, Kamu dua (Goliath dan Okiman-red) harus pisahkan yang saya undang itu KKR untuk keselamatan. Kalau yang perjuangan Papua Merdeka itu sendiri. Jadi  dari situ yang saya lihat dia sepertinya sudah mulai melemah sekali. Masyarakat sekarang ini mereka sudah dipihak pemerintah sudah berbalik semua,”terangnya.

Bangun 100 Rumah OPM

Untuk itu rencananya tahun 2014, dengan menggunakan dana APBD, pemerintah akan membangun 100 rumah layak huni bagi para mantan OPM.

Dimana 50 unit rumah akan dibangun di Distrik Tingginambut. Sedangkan sisanya 50 akan dibangun di pinggir jalan.

“Dari Gubernur juga ada membantu khusus untuk mereka dan tujuan mereka membantu untuk dapat pelayanan yang baik,”ucapnya.

Sementara itu di Distrik Tingginambut sendiri pemerintah juga sudah membangun kantor distrik, sekolah yang rusak dan dibakar kelompok Goliath juga telah dibangun. Kemudian aliran listrik juga sudah mulai ada. “Termasuk perumahan juga sudah dibangun. Termasuk SD yang hancur juga sudah dibangun. Rencana pada bulan Januari listrik sudah menyala di Tingginambut dan kami akan berikan kepada mereka televise biar mereka sudah bisa menyaksikan siarannya,”jelasnya.[tho]

Continue Reading | komentar

Jayapura, 7/1 (Jubi) – DPR Papua

Senin, 20 Januari 2014

Jayapura, 7/1 (Jubi) – DPR Papua meminta Bupati Puncak Jaya, Papua mencari solusi terbaik kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah itu.
Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni mengatakan, rangkain aksi kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya dalam beberapa hari terakhir tentu akan berdampak pada ekonomi di wilayah itu.
“Tentu dampaknya berpengaruh pada ekonomi di sana. Saya mengharapkan Bupati Puncak Jaya sebagai kepala daerah di sana agar bisa mencari solusi. Hanya saja yang saya pertanyakan, bupati sekarang dimana? Sulit menghubunginya. Saya sayangkan setiap ada kasus bupati selalu hilang,” kata Deerd Tabuni, Selasa (7/1).
Menurutnya, DPR Papua juga siap membentuk tim dan menfasilitasi semua pihak untuk duduk bersama. Termasuk kelompok yang berseberangan.
“Kami DPR Papua siap membentuk tim untuk turun ke sana agar masyarakat jangan jadi korban. Apalagi kalau terjadi pengejaran,” ujarnya.
Kata Deerd, ia khawatir masalah di Puncak Jaya akan semakin besar. Untuk itu semua pihak harus duduk bersama membicarakan masalah ini.
“Kami juga pertanyakan mana OPM yang diklaim 100 orang turun gunung lalu. Itu OPM dari pos atau wilayah mana? Ini harus jelas,” katanya lagi.
Deerd juga menilai polisi yang betugas di Pos Polisi Kulirik kecolongan lantaran sebagai besar meninggalkan pos jaga sehingga kelompok bersenjata menyerang dan merampas delapan pucuk senjata api.
“Pos juga kecolongan. Pos Polisi hanya dua orang dan senjata ditinggal begitu saja. Padahal itu wilayah rawan. Apakah Ini ada skenario atau apa? Untuk itu saya pikir perlu dibentuk tim agar semua bisa ketahuan apa yang sebenarnya terjadi di sana dan senjata yang dirampas itu harus dikembalikan. Itu cara terhormat,” ujar Deerd.

Continue Reading | komentar